yantosuryahadi

PENERAPAN SSK DI SEKOLAH A.     Dalam Kelas                                        : data kependudukan lokal B.      Diluar Kelas/outdoor activity             : ke lapangan (keluarga,RT,RW) C.      Population Corner                               : display data kependudukan lokal 1.       Dalam KBM sehari-hari hendaknya menggunakan contoh data atau masalah kependudukan di keluarganya atau setempat/lokal 2.       Pada saat peserta didik diberi tugas ke lapangan, hendaknya menghubungi pihak terkait (BKKBD) 3.       Format yang harus ditanyakan kepada pihak terkait hendaknya sudah kita susun sesuai karakteristik kompetensi yang akan dicapai 4.       Pertanyaan yang akan diajukan peserta didik hendaknya seputar masalah kependudukan yang ada di keluarganya atau tempat tinggalnya atau tingkat RT/RW atau Desa/Kecamatan setempat 5.       Pada saat di kelas tidak ada materi kependudukan, peserta didik digiring untuk mengunjungi POPULATION CORNER di perpustakaan sekolah 6

SEJARAH SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) DI SMPN 1 CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT LATAR BELAKANG : 1.              Program GenRe goes to school dan PIK-R 2.              Sekolah satu-satunya Agent of Change 3.              Kurikulum pendidikan kependudukan kurang kontekstual 4.              Materi kependudukan tidak terintegrasi ke semua mapel 5.              Pembelajaran kependudukan masih berbasis tekstual,seharusnya aplikatif 6.              Guru kurang memiliki pengetahuan kependudukan 7.              Semua masalah sosial akibat dari masalah kependudukan  8.       Semua kebijakan pembangunan berbasis data kependudukan 9.       Kearifan lokal tidak masuk suplemen kurikulum kependudukan 10.     Ada korelasi signifikan antara bencana alam dengan masalah kependudukan 11.          Tidak ada sosialisasi masalah kependudukan ke jenjang

MODUL PEMBEKALAN GURU SMP DALAM PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2015

JUKNIS SERTIFIKASI GURU TAHUN 2015 Posted by Aina Mulyana Rabu, 24 Desember 2014 1 komentar Mulai tahun 2015 pelaksanaan sertifikasi guru diubah bentuknya dari model PLPG menjadi model Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ). Perubahan model ini menjadikan program sertifikasi guru bukan dalam bentuk latihan namun pelaksanaannya dalam bentuk pendidikan profesi. Pelaksanaan pendidikan tentunya memerlukan SKS, sehingga pelaksanaan PPGJ pada tahun 2015 mengacu pada kredit yang harus ditempuh oleh seorang guru untuk menjadi profesional. Adapun jumlah SKS yang harus ditempuh oleh seorang guru untuk menjadi professional sabanyak 36 SKS, dengan mempertimbangkan jumlah tatap muka per semester yaitu (1) Rekognisi masa lampau (RPL) 10 SKS. (2) Workshop pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran 12 SKS: 15 kali pertemuan (setelah diperhitungkan dengan ujian tulis). (3) Program pengalaman lapangan (PPL) 14 SKS: